jump to navigation

Membangun Paradigma Pendidikan Anti-Korupsi 15 Jun 2010

Posted by Dedy Kurniawan in Artikel.
Tags: , ,
trackback

Oleh Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS *)

DUA anak presiden Korea Selatan Kim Dae Jung oleh The Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) didakwa terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Selama proses penyidikan Kim Dae Jung tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi, bahkan ia justru mendukung kinerja KICAC dalam upaya pemberantasan korupsi di Negeri Ginseng itu. Akhirnya, dua anak presiden itu dijebloskan ke dalam terali besi. Setelah peristiwa ini terjadi, berbagai jajak pendapat menyimpulkan bahwa kepercayaan rakyat Negeri Ginseng terhadap komitmen pemerintah memberantas korupsi tanpa pandang bulu langsung melonjak dan perilaku korup menurun drastis.

Kasus dua anak presiden Kim Dae Jung itu perlu kita refleksikan dalam konteks keindonesiaan. Benang merah yang bisa kita tarik dari kasus itu adalah adanya keseriusan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melakukan korupsi akan diperlakukan sama di hadapan hukum, meski pelakunya anak presiden sekalipun.

Namun konklusi itu belum sungguh-sungguh terjadi di Indonesia. Fakta yang ada memang mengindikasikan adanya iktikad pemerintah untuk memberantas korupsi, tetapi belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Laporan Tempo (29/10/2006) membuktikan betapa pemberantasan korupsi di Indonesia masih dikerjakan dengan setengah hati. Dari total 12.000 kasus korupsi yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya 14 kasus yang ditindaklanjuti dari 250 kasus yang mangkir di pengadilan. Bahkan jumlah kasus korupsi di Kejaksaan saja naik dari 34 kasus tahun lalu menjadi 218 kasus korupsi. Maka tidak mengherankan jika Indonesia tercatat sebagai nomor 5 negara terkorup di dunia pada 2005 dan 2006.

Memang kita tak mengelak, keberhasilan pemerintah mengungkap beberapa kasus korupsi harus diakui. Sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) generasi awal yang tersangkut kasus korupsi berhasil dipenjarakan. Mulyana W. Kusumah (divonis 2,7 tahun), Rusadi Kantaprawira (divonis 4 tahun), Sussongko Suharjo (divonis 2,5 tahun), dan Daan Dimara (divonis 4 tahun). Bahkan ketua KPU sendiri, Nazaruddin Sjamsuddin divonis 7 tahun dan denda 300 juta.

Akan tetapi keberhasilan pemerintah membongkar segelintir kasus korupsi itu justru menimbulkan sebuah hipotesa yang tak terduga. Ternyata para pelaku korupsi itu adalah kalangan terpelajar. Mereka bukanlah “orang kecil” yang tak berpendidikan. Mereka justru orang-orang berpengetahuan lulusan perguruan tinggi yang sebenarnya sudah tak asing lagi dengan makna korupsi dengan berbagai bentuknya. Semakin banyak lulusan perguruan tinggi, bukannya semakin maju negeri ini, justru malah semakin subur korupsi dan semakin jelas lonceng kematian demokratisasi.

Karena ulah mereka, negara Indonesia bukannya maju tapi malah tersuruk lebih cepat menemui ajalnya. Maka dapat dipahami jika A. Syafi’i Ma’arif (2005) menegaskan bahwa kerusakan bangsa Indonesia akibat korupsi sudah hampir sempurna. Dalam bahasa Franz Magnis Suseno, Indonesia tinggal menunggu waktu tergelincir dan masuk jurang. Fenomena ini jelas merupakan pukulan telak bagi dunia pendidikan kita.

Susah dipungkiri memang, bahwa sejarah perjalanan pendidikan bangsa ini, sejak Orde Baru bahkan hingga saat ini, tidak bisa dilepaskan dari keterpautan dengan relasi politik kekuasaan dan ekonomi. Pendidikan seringkali dijadikan sebagai media untuk mencari, merebut, dan mempertahankan kekuasaan. Karena terjebak sebagai “alat kekuasaan”, pendidikan yang tadinya netral, tidak memihak, dan objektif, berubah menjadi ajang pertarungan kekuasaan yang penuh interes, konflik, dan bahkan seringkali dimuati dengan kepentingan ideologis yang bersifat memihak dan subjektif.

Dalam kondisi demikian, pendidikan yang tadinya menjadi sarana mencari kebenaran dan autentisitas diri manusia berubah menjadi sarana “pembenaran” dan arena pencarian jati diri yang semu, abstrak, dan jauh dari nilai moralitas kemanusiaan. Sedangkan dalam keterpautan ekonomi, pendidikan saat ini hanya dijadikan sebagai lembaga “pengeruk” kekayaan belaka, tidak peduli kemiskinan yang sedang mendera bangsa. Makanya, walaupun media massa sudah sering memberitakan kondisi real kemiskinan bangsa, lembaga pendidikan tetap saja “buta mata”, bahkan tidak mau tahu dengan kondisi tersebut.

Akibatnya, kapitalisasi pendidikan adalah sebuah keniscayaan dan setiap tahun ajaran baru nanti akan menjadi “hantu” paling menakutkan negeri ini. Terjebak dalam permainan kekuasaan dan ekonomi, membawa pendidikan bangsa ini pada lubang hitam paling dalam. Hal inilah yang menjadi faktor utama kenapa praktik korupsi kebanyakan pelakunya adalah kaum terpelajar yang berdasi.

Oleh sebab itu, perlu kita refleksikan fenomena korupsi dalam konteks dunia pendidikan kita, bukan hanya menghapus stereotip pencetak koruptor, tetapi juga merumuskan paradigma pendidikan antikorupsi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun paradigma pendidikan antikorupsi.

Pertama, menempatkan pendidikan sebagai sarana membentuk karakter. Atau dalam bahasa pedagog Jerman, FW Foerster (1869-1966), kita harus menciptakan pendidikan karakter. Dalam pandangan Foester, ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter; keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hirarki nilai, koherensi yang memberi keberanian, teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko, memberikan otonomi dalam menginternalisasikan aturan luar menjadi nilai bagi pribadi, dan membangun keteguhan dan kesetiaan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan (Doni Kusuma, A: 2006). Kematangan empat nilai dasar Foerster tersebut akan membangun forma seorang pribadi dalam segala tindakannya. Sosok pribadi tangguh yang siap menerjang ketimpangan yang melanda masyarakat, khususnya korupsi.

Kedua, setelah tercipta karakter, maka perlu membangun kurikulum yang selalu mengutuk korupsi sebagai kemungkaran sosial. Dalam setiap materi pelajaran, seorang guru seharusnya tidak hanya menjelaskan makna tekstual teori ilmu pengetahuan, namun juga mampu mengkontekstualisasikan dengan fenomena ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan integrasi teori dan realitas, maka kurikulum pendidikan, selain tidak menjemukan siswa, juga mampu mengantarkan mereka menuju hampaan pengetahuan yang begitu luas dan dahsyat. Mereka tidak kaya dengan pengetahuan, namun juga pengalaman hidup sebagai bekal di masa depan.

Ketiga, melakukan real action, aksi nyata dalam pemberantasan korupsi. Aksi nyata ini bisa bekerja sama dengan lembaga peradilan yang menyeret para koruptor atau lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap kebijakan pemberantasan korupsi. Dengan aksi nyata tersebut, siswa atau bahkan para mahasiswa akan melihat secara riil kenyataan korupsi di Indonesia dan menjelaskan pada mereka bahwa para koruptor tersebut adalah kaum berdasi yang telah menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang paling tinggi. Dengan begitu, anak didik akan “tertampar” untuk bangkit mengembalikan moralitas pendidikan dan akhirnya akan berdedikasi secara positif terhadap kelangsungan bangsa.

Keempat, mendirikan arus baru lintas sektoral pendidikan. Dalam arti, perlu upaya gerakan massif di berbagai lembaga pendidikan pusat maupun daerah dalam menentang ulah para koruptor. Dengan menjadi mainstream baru, maka pendidikan antikorupsi bukan sekadar wacana, namun sebuah gerakan yang memang sangat diperhitungkan untuk kelangsungan masa depan bangsa.

Beberapa langkah tersebut harus menjadi refleksi bersama sebagai wujud tanggung jawab global atas berbagai kemelut yang selalu menimpa bangsa. Korupsi dan dua saudara kembarnya, kolusi dan nepotisme, yang selama ini menjadi “trilogi” penyakit bangsa harus segera lenyap dari muka bangsa. Jangan sampai trilogi penyakit bangsa ini menjadi mitologi kejahatan, karena sulit terendus jika modusnya melibatkan sindikasi yang rumit, terlebih jika di back-up oleh struktur kekuasaan politik-ekonomi yang kuat dan berlapis. Untuk itu, pendidikan antikorupsi akan menjadi “jelmaan dewa” yang akan mengawal kemajuan bangsa di masa depan. []

*) Penulis adalah Ketua Prodi Magister Studi Islam UII Yogyakarta.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: